FRPKK Tolak Renegosiasi Perpanjangan dengan PT Chevron

 

Penegasan itu disampaikan  FRPKK pada hearing dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kampar di Ruang Rapat Banggar DPRD Kampar, Selasa (4/6/2013).

Hearing ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Kampar Hj Eva Yuliana, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kampar Arizon, Ketua Komisi I DPRD Kampar Arief Rahman Hakim, Sekretaris Komisi I Firman Wahyudi yang juga sekaligus memimpin jalannya hearing, anggota Komisi I dan Komisi IV dan lainnya.

Ketua Umum FRPKK Syafrizol dalam pernyataan sikapnya dihadapan Komisi I dan IV menyampaikan, pihaknya menolak regonisiasi PT Chevron untuk mengelola minyak di Kampar  karena kontraknya akan segera berakhir. Selain itu FRPKK minta serahkan sepenuhnya pengelolaan sumber daya alam di Kampar kepada masyarakat Kampar untuk kesejahteraan rakyat Kampar.

Syafrizol juga berjanji akan membuat aksi agar PT Chevron hengkang dari Bumi Serambi Mekkah.

“Kampar masih banyak terzolimi oleh perusahaan raksasa. FRPK, hanya menuntut PT Chevron menyerahkan pengelolaan minyak Kampar kepada masyarakat Kampar,” ujar Syafrizol. FRPKK kata Syafrizol minta Kepada DPRD Kampar menyampaikan tuntutan masyarakat Kampar ini ke Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Hal senada juga dikatakan anggota FRPKK Nasarudin. Menurutnya keinginan yang disampaikan FRPKK adalah 
murni kepentingan masyarakat Kampar.

Menurut mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Pekanbaru yang juga putra daerah asal Tapung itu selama ini tak ada kontribusi nyata dari PT Chevron khususnya kepada masyarakat Tapung.

Menanggapi tuntutan FRPKK, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kampar Arizon, Pemkab Kampar telah berupaya untuk mendapatkan Blok Siak yang akan berakhir pada 27 November 2013 mendatang. Selain Blok Siak, kontrak dengan PT Chevron juga di  Blok Rokan akan berakhir September 2021 dan Blok Langgak November 2029.

Langkah Pemkab untuk mengambil alih pengelolaan Blok Siak itu ditandai dengan telah disiapkannya Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Kampar Sarana Energi.

Kemudian Bupati Kampar telah mengirimkan dua surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

“Secara tertulis belum ada jawaban dari Pemerintah  Pusat, namun telah memahami apa yang disampaikan Bupati Kampar,” ujar Arizon.

Dikatakan, Pemkab  memang menolak re negosiasi dengan PT chevron dan mengharapkan Blok minyak di Kampar akan dikelola oleh BUMD Kampar atau kerjasama dengan BUMD provinsi ataupun dengan  Pertamina.

“Langkah itu intensif dilakukan namun belum ada yang dipegang dari Pemerintah  Pusat. Bentuk pengelolaan ini akan disepakti dengan Pemprov,” ulas Arizon.

Dijelaskan, untuk Blok Siak ini, selain  berada di wilayah Kampar juga berada di wilayah Rokan Hilir. Kabupatenb Rohil sebanyak 61 persen dan Kampar 39 persen yang terletak di Lindai, Kecamatan Tapung Hulu dengan jumlah sumur 22  sumur yang berproduksi  dari 30 sumur.

Dari hearing tersebut, pimpinan hearing Firman Wahyudi menyampaikan kesimpulan, yakni pertama sepakat menolak renegosiasi, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme DPRD melalui rapat paripurna.

Kesimpulan kedua, untuk menyatukan persepsi, DPRD, Pemerintah Daerah dan FRPKK  akan bersama berjuang ke Pemerintah Pusat. Secara  teknis kata Firman akan diatur lebih lanjut.

“Apa yang menjadi keinginan forum, saya kira selaras dengan DPRD dan Pemkab, namun perlu kekuatan bersama merebut ini. Tanpa kekuatan bersama terjadi perpanjangan kontrak. Seperti yang dilakukan Siak dengan BSP ternyata bagus,” ujar politisi Partai Hanura itu.

Dukungan untuk membawa hal ini ke rapat paripurna DPRD Kampar juga disampaikan anggota DPRD lainnya H Azaidun dan Syafii Samosir.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya Jasnita Tarmizi yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II Tapung menegaskan, ia Sepakat pengelolaan Blok Siak oleh PT Chevron sampai habis masa kontrak sekarang. Dikatakan, Kampar memang telah mendapatkan kontribusi dari hasil minyak dan gas dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dengan jumlah APBD Kampar mencapai Rp 2 triliun setahun. Namun masih ada hak lain dari masyarakat Kampar dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang masih jauh dari harapan.

“APBD Kampar Rp 2 triliun sebanyak  82 persen disedot habis dana bagi hasil dari Dapil II.
Apakah CSR terlaksana atau tidak?Selain dana bagi hasil, masih ada hak kita melalui CSR,” ujar Jasnita.

Lebih lanjut Jasnita minta DPRD dan instansi terkait supaya membuat sosialisasi agar tak jadi simpang siur ditengah masyarakat. “Titik operasional Chevron banyak. Kemudian ada 13 unsur kenegarian melalui forum ini juga sampaikan kesepakatan dengan rencana pengelolaan minyak di Kampar,” ungkap wanita yang juga Ketua DPC PDIP Kampar itu.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kampar Hj Eva Yuliana dalam pertemuan itu menyampaikan setuju dengan penyampaian aspirasi dari warga melalui pertemuan semacam itu.

Terkait tuntutan itu, Eva berjanji akan menindaklanjutinya.  “Kalau ada melakukan pertemuan dengan Kementrian kita akan bawa ketua forum, dengan demikian akan dapat dilihat bagaimana dewan bekerja dan bahas aspirasi masyarakat. Kita tanggung biayanya,” kata Eva. Adanya tuntutan dari masyarakat ini,  DPRD akan temui kepala daerah. (Humas Pemkab Kampar )
{jcomments on}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.