PT Johan Sentosa, HO Tak Ada, Sejumlah Izin Masih Terbitan Pekanbaru

 

Di ruangan kepala BLH, Basrun, Alfian menunjukkan setumpuk berkas yang dia bawa. Setidaknya ada 16 item legalitas perusahaan yang dia sodorkan kepada Basrun, Kadis Cipta Karya Fauzi Nurta, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Ali Sabri, Kepala Satuan Pamong Praja, Erdiot, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Arizon dan Kadis Perhubungan, Amin Filda.
 
Setelah diteliti ulang oleh Basrun dan kawan-kawan, ternyata sekitar 6 izin PT Johan masih terbitan Pekanbaru. Salah satunya adalah pajak reklame. Lantas, izin yang belum dimiliki perusahaan ini antara lain Hinder Ordonanti (HO), Izin Usaha Kelistrikan Sendiri (IUKS) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah karyawan sebanyak 144 unit.
 
“PT Johan Sentosa belum menjalankan yang namanya Coorporate Social Responsibility (CSR). Padahal CSR itu merupakan tanggung jawab semua perusahaan,” kata Basrun dalam pertemuan itu.     
 
Legal PT Johan, Alfian Simbolon mengatakan, pihaknya akan segera mengurus izin-izin yang belum dimiliki. Termasuk izin-izin yang sebelumnya diterbitkan di Pekanbaru. “Intinya kami sangat mematuhi peraturan yang ada. Izin-izin itu akan segera kami urus. Mudah-mudahan semuanya segera beres,” katanya usai pertemuan itu.
 
Terkait adanya tudingan PT Johan terkesan membandel, Alfian membantah itu. “Barangkali hanya kesalahpahaman saja. Kami welcome kok. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi momentum bagi kami untuk bisa lebih bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Sebab sebagai perusahaan, menjaga lingkungan, memacu produksi dan menjalin hubungan baik adalah tujuan utama kami,” ujarnya.  
 
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, belum diperoleh kepastian kapan Pemkab Kampar akan membuka portal yang dipasang di jalan Sungai Sungai Jernih Desa Pasir Sialang yang menjadi satu-satunya pintu masuk ke area perusahaan itu.
 
Kesimpulan yang ada masih seputar perusahaan musti segera mengurus izin-izin yang belum ada dan yang masih terdaftar di Pekanbaru. Terus PT Johan dikasi waktu 15 hari memisahkan saluran air dan limbah, serta mengurus izin penyimpanan limbah B3.
 
Seperti diberitakan kemarin, Pemkab Kampar menggembok pagar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan memasang portal di pintu masuk menuju PKS PT Johan. Pemasangan ini dilakukan lantaran grup perusahaan Duta Palma itu tak bisa menunjukkan izin-izin yang dimiliki. Sementara perusahaan ini sudah beroperasi di Kampar sejak tahun 1996.(Humas Kampar){jcomments on}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.