Satpol PP Janji Kumpulkan Pemilik Warung untuk Berantas Pekat

Demikian disampaikan Kepala Satpol PP Kampar Erdiot kepada kampar.go.id di ruang kerjanya, Jumat (12/7/2013)  menanggapi tuntutan masyarakat agar Pemkab Kampar melakukan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat terutama perbuatan maksiat di sejumlah warung di Kabupaten Kampar.

“Dalam pertemuan itu nanti kita akan tampung aspirasi masyarakat, paling tidak juga ada kesepakatan pemilik warung dengan masyarakat. Kalau masih ada terjadi pelanggaran maka akan kasih sanksi apa,” ujar Erdiot.

Pertemuan pertama akan dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pemilik warung yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kuok yang dilaksanakan Selasa (16/7/2013) mendatang di Kuok.

Setelah itu Pol PP Kampar akan bertemu pula dengan tokoh masyarakat dan pemilik warung di kawasan Tapung dan Kampar Kiri. Dalam upaya pemberantasan Pekat ini kata Erdiot pihaknya juga menjalin kerjasama dengan kepolisian.

Terkait penanganan kasus penyakit masyarakat (Pekat) sejauh ini Satpol PP Kampar dibawah kepemimpinan Erdiot atau sepanjang tahun 2013 ini telah berhasil mengantarkan kasus tindak pidana ringan itu ke Pengadilan Negeri.
 
Penanganan kasus itu sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17  tahun 2007 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Ada sebanyak 28 kasus yang telah divonis oleh PN. Dari jumlah kasus yang telah divonis itu telah berhasil mengumpulkan denda hingga Ro 60 juta lebih yang masuk ke kas negara.

“Ini kasus Tipiring (tindak pidana ringan),  selama ini Pol PP dan Pemda terhadap pelanggar Perda ini  malam ditangkap lalu pagi sudah didata dilepas. Namun sekarang semua pelanggar Perda ini di BAP, dibantu oleh polisi lalu proses hukumnya lanjut sampai di Pengadilan,” ujar Erdiot.

Meskipun denda ini masuk ke kas negara bukan kas daerah namun bagi daerah tetap memberikan manfaat karena hal itu akan membuat efek jera dan ketakutan bagi pelaku pekat.
Dari 28 kasus itu  diantaranya terdapat kasus asusila, minuman keras, vcd porno dan lainnya.

“Tiga bulan pertama kita sosialiasi dan kalau ada yang melanggar kita buat pernyataan. Kalau masih dibuat ada teguran satu, dua dan tiga. Namun setelah tiga bulan baru kita lakukan penindakan dan penangkapan,” ulasnya.

Mengenai tindakan terhadap pekerja seks komersial dan pelaku seks bebas yang diduga disediakan oleh pemilik warung, menurut Erdiot untuk proses hukumnya perlu pembuktian apakah mereka benar-benar PSK dan melakukan seks bebas.

Begitu juga dengan apakah ada tindakan pembongkaran terhadap warung yang masih membandel, menurut Erdiot Pol PP belum memiliki wewenang pembongkaran karena di dalam Perda Nomor 17 Tahun 2007 belum ada diatur.

“Pol PP hanya menegakkan Perda. Kalau ada aturan pembongkaran maka kita bongkar,” pungkasnya. ( Humas Pemkab Kampar ){jcomments on}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.